Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Butir pertama dan kesepuluh dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) adalah mengakhiri kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Dalam hal ini, Indonesia masih menghadapi tantangan berat karena baik tingkat kemiskinan maupun indeks rasio gini yang menunjukkan tingkat ketimpangan masih terbilang tinggi.

Meski tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan kecenderungan menurun, namun pergerakan dalam satu dekade terakhir mengalami pelambatan, bahkan mulai merayap naik pada awal 2015. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Besar pada Januari 2018 menunjukkan, 15,41 persen masyarakat Kabupaten Aceh Besar masih hidup dalam kemiskinan. Padahal, sejak awal dekade 2008 pemerintah telah gencar melaksanakan berbagai macam program penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras bagi masyarakat miskin (raskin) atau yang disebut sekarang beras sejahtera (rastra)

“Ada permasalahan pada pemahaman serta parameter kemiskinan yang selama ini terlalu mengandalkan pada aspek kuantitatif. Padahal, kemiskinan perlu juga dilihat secara komprehensif dan beragam. Kemiskinan tidak hanya dapat dinilai dari bangunan fisik yang dimiliki, tapi perlu identifikasi yang tajam terhadap kondisi sosial yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Dr.soc.pol. Agus Heruanto Hadna, M.Si. dalam Seminar HUT Ke-43 PSKK UGM dengan tema “KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN DI INDONESIA: Perspektif Kerakyatan”, menyampaikan pentingnya penggunaan parameter yang tepat sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diambil oleh pemerintah, misalnya Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) yang dikembangkan oleh Perkumpulan Prakarsa bersama Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) Universitas Oxford. Dalam IKM, ukuran kemiskinan juga mencakup kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup yang memadai.

 

Selain parameter, hal penting lainnya yang perlu dikembangkan yakni metode pengukuran yang merakyat, yang melibatkan perspektif dan dinamika rumah tangga miskin beserta komunitasnya dalam perumusan kriteria dan pengumpulan data

Hal ini disampaikan oleh Drs. Pande Made Kutanegara, M.Si., Wakil Kepala PSKK UGM. “Prinsipnya, masyarakat khususnya rumah tangga miskin jangan hanya ditempatkan sebagai obyek. Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dibuat perlu mendorong mereka untuk lebih berdaya, dan bukannya mengalami ketergantungan,” kata Pande.

Dengan metode tersebut, kemiskinan tidak hanya dipandang secara multidimensi, tetapi juga beragam karena berangkat dari perspektif masyarakat, khususnya penduduk miskin (asymmetric poverty). Melalui identifikasi dan pengukuran yang semakin komprehensif dan tajam, diharapkan kebijakan yang dihasilkan pun menjadi lebih kontekstual dan efektif dalam menanggulangi kemiskinan. (TP2-ABES/PP/Anang)

(diolah dari berbagai sumber)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *